10 Manfaat Kolaborasi Antar Wartawan Dalam Penulisan
10 Manfaat Kolaborasi Antar Wartawan Dalam Penulisan – Sebagian besar dari sekitar 17 pengelola media warga negara Indonesia menyatakan bahwa mereka menghadapi berbagai bentuk ancaman terkait pekerjaan mereka. Ancaman kekerasan berbasis digital yang paling umum adalah sebesar 58%, diikuti oleh ancaman psikososial sebesar 16%.
Demikian hasil survei yang dilakukan media jurnalisme warga pada akhir November 2022. Ini merupakan hasil diskusi intensif sebelumnya pada 25 November 2022.
10 Manfaat Kolaborasi Antar Wartawan Dalam Penulisan
Bentuk ancaman yang paling banyak adalah konten yang akan dihapus/dihapus (33%), tidak boleh memuat berita di media sosial (11%), dan bentuk lain seperti ancaman di tempat masing-masing sebesar 5%. Laporan dilarang, dan WhatsApp setiap admin dibajak.
Okki Maulana: Kolaborasi Pemerintah Daerah Wujudkan Pembangunan Merata Di Kalteng
Entitas media alternatif yang berbasis di NTT Flores, PT Floresa.co, dilanda kekacauan setelah postingan berisi link berita terkini menghilang di Facebook (FB) pada 10 November 2022 setelah diunggah sekitar 30 menit. Apalagi, berita bertajuk ‘Saudara Kembar Komodo yang Tolak Diasingkan Badan Pariwisata’ tidak bisa diunggah ulang.
Ario Jempau, pemimpin redaksi Floresa, terkejut. Tak lama kemudian, beberapa warga melapor ke pengelola halaman Facebook bahwa tidak ada pesan dan tidak bisa dibagikan. Diakui Ario, halaman FB miliknya merupakan media yang paling mudah diakses untuk menyebarkan dan berdiskusi tentang berita yang dipostingnya. Dia memiliki sekitar 12.000 pengikut.
Yang hilang di FB adalah laporan upaya warga Pulau Komodo melawan keputusan pemerintah yang menyita lahan dan membatasi daerah tangkapan air laut untuk proyek investasi pariwisata. Hasil kerjasama dengan Project Multatuli.
Sebelumnya, Floresa juga menerbitkan artikel lain terkait reaksi warga terhadap berbagai proyek strategis nasional di Flores, termasuk Pulau Komodo yang terkenal itu.
Pdf) Idealisme Wartawan Dalam Pusaran Bisnis Media: Runtuhnya Dinding Api
Keesokan harinya, 11 November, administrator FB Floresa menerima pemberitahuan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat apa yang diunggah (tidak ada orang lain yang dapat melihat postingan Anda). “Pembaca juga mendapat notifikasi bahwa itu spam,” Ario bertanya-tanya. Gagal juga ketika ia memposting link berita yang sama tidak hanya di FB tapi juga di Instagram (IG) story miliknya. FB dan IG milik perusahaan yang sama, Meta.
“Awalnya kami mengira dan berharap ini hanya masalah teknis saja, namun kami tidak melihat adanya kejanggalan. Ario kaget. Meski isi pesannya terkait dengan hasil laporan bersama, Floresa merasa sangat dirugikan karena FB adalah media komunikasi terbesar di komunitas mereka.
Dia mengadu ke SAFEnet dan mengirimkan pengaduan ke platform. Ario berharap ini hanya masalah teknis dan bukan gangguan terhadap aktivitas jurnalistik Flores. Sebagai persiapan, pihak juga memperkuat keamanan situsnya.
Selain permasalahan digital, Florea juga menghadapi beberapa ancaman dalam pemberitaannya. Salah satunya saat warga korban penggusuran proyek strategis nasional menyampaikan protesnya.
Sambut Hpn, Pwi Dan Bankaltimtara Gelar Lomba Karya Tulis
Perilaku represif yang dialami jurnalis Floresa.co terjadi saat warga Desa Macang Tanggar, Manggarai Barat, hendak menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Joko Widodo. Saat itu, rombongan Presiden melintas untuk memperkenalkan proyek Instalasi Pengolahan Air Minum (SPAM) di Ngorang Wamese. Warga Macang Tanggar menjadi korban pembongkaran rumah, sawah, dan kebunnya untuk pembangunan proyek jalan menuju lokasi proyek strategis nasional Golo Mori.
Warga menemui aparat TNI di Koramil Komodo dan menginformasikan kepada pihak berwenang mengenai rencana pengibaran spanduk protes pada 18 Juli 2022. Saat itu, pihak berwenang diminta melalui surat resmi untuk tidak mengambil tindakan dan TNI berjanji akan memfasilitasinya. Warga mematuhinya dan para tetua desa menandatanganinya. Tapi menurut saya warga punya hak untuk berekspresi.
Warga akhirnya membersihkan spanduk tersebut pada 22 Juli 2022. “Ini cara yang paling nekat untuk memberi tahu Pak Jokowi bahwa ada masalah pada proyek jalan strategis nasional, rumah-rumah warga dibongkar, dan masyarakat tidur di tenda hingga saat ini. Belum ada tanda-tanda ganti rugi,” kata Doni kepada salah satu warga. petugas polisi “Semua pejabat mengatakan tidak ada kompensasi,” katanya, sebuah pernyataan yang direkam oleh jurnalis Floresa.
Doni, Nalis dan Tua Adat Cumbi ditangkap sejumlah polisi dan dibawa ke Polsek Komodo dengan mobil Avanza berwarna putih. Peristiwa tersebut didokumentasikan oleh para jurnalis, termasuk Ario Jempau, general manager Floresa.co.
Rekrutmen Jurnalis Muda Di Bidang Biologi Itera
Pihak berwenang memerintahkan wartawan Floresa.co untuk melepas masker mereka dan mengidentifikasi para jurnalis tersebut. Kemudian banyak petugas polisi yang mengepungnya dan memaksanya mengambil ponselnya. Jurnalis Floreza berulang kali menolak, namun tekanan mencegahnya melakukan hal tersebut. Reporter ini dipisahkan dari rombongan jurnalis lainnya dan dibawa ke perkebunan jati.
Butuh waktu sekitar 15 hingga 20 menit bagi pihak berwenang untuk memeriksa isi ponsel tersebut. Sejumlah foto dan video dihapus, termasuk salah satu foto Gubernur NTT yang berjabat tangan dengan Presiden Joko Widodo sebelum kepulangan. Ada pula foto, video, dan rekaman warga yang melakukan aksi protes. Pihak berwenang juga menginterogasi jurnalis Floreza dan menanyakan tentang tempat tinggalnya dan dari mana asalnya. Para jurnalis diminta menunjukkan KTP dan SIM agar bisa difoto sebelum dilepas.
Ario mengatakan proses konsultasi tidak diikuti karena pengaduan tidak dapat diproses. Ia melanjutkan, “Alasan kurangnya bukti adalah karena saya sendirian pada saat itu, dan meskipun saya punya teman, mereka datang dari jauh.”
Ia berencana untuk mendaftar ke organisasi media seperti AJI dan berharap dapat mengurangi insiden kekerasan lainnya. Namun kendalanya adalah AJI terdekat ada di pulau lain yaitu AJI Kupang di Pulau Timor. Sedangkan Floresa terletak di Labuan Bajo, Pulau Flores. Untuk itu, konten tersebut mengkritisi berbagai pembangunan yang sedang diusung sebagai destinasi wisata baru di Bali.
Forum Wartawan (kp3b) Menggelar Pelatihan Jurnalistik Untuk Meningkatkan Profesionalisme Dan Kolaborasi Antarmedia Di Banten
Kebutuhan lainnya adalah pelatihan keamanan digital. Hal ini karena serangan seperti ini semakin sering terjadi di media jurnalistik dan media sosial. “Bagaimana kita bisa berpartisipasi secara legal dalam semangat jurnalistik?”
Warta Desa, media berbasis jurnalisme warga di Pekalongan, Jawa Tengah, juga mengalami beberapa ancaman. Media tergabung dalam Yayasan Gema Desa Nusantara dengan visi menciptakan kebebasan berpendapat dan mewakili kepentingan masyarakat marginal.
Ia memberikan tiga contoh kejadian, dua berdasarkan berita dan satu ancaman yang muncul saat pendataan. Kabar tahun 2017 https://www.wartadesa.net/besar-berjadi-nomor-plat-motor-member-polisi-persis-warga-kepatihan/ berujung ancaman dari aparat. Warta Desa menulis dan menindaklanjuti pesan warga di media sosial tentang keanehan memiliki plat nomor mobil yang identik dengan sepeda motor. Anehnya, plat nomor itu digunakan oleh seorang polisi.
“Kami menghubungi petugas untuk konfirmasi, tapi dia menolak memberikan informasi. Akhirnya kami posting beritanya, terjadi booming, dan 30 menit kemudian website kami tidak bisa diakses,” ujarnya. Mereka mencoba memulihkan situs web pada hari berikutnya. Didiek ditelepon dan diberi tahu bahwa dirinya dari pihak kepolisian untuk menyampaikan kabar tersebut dan diminta menggunakan hak jawabnya.
Pelatihan Jurnalistik Milenial Bagi Pelajar Sma Negeri 1 Tukdana
Bahkan setelah itu, jika berita tersebut tidak dipublikasikan, ancaman lain akan datang. Akhirnya, polisi ingin memberinya hak menjawab. Peristiwa perundungan ini dialami sebagai peristiwa yang sangat menguras tenaga dan menakutkan. Pada saat yang sama, Warta Desa juga menulis tentang pembangunan tol di Pekalongan, terutama keluhan warga yang belum mendapat ganti rugi. Ada juga ancaman melalui telepon, yang mungkin mempunyai dampak psikologis.
Kabar lain yang terancam adalah dukungan terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) yang aneh. Warga sempat menandatangani meski hanya menerima satu kali kwitansi, bahkan menurut data, kwitansi tersebut mereka terima sejak tahun 2015, namun baru diterima pada tahun 2020.
“Dari hasil investigasi, ternyata ada unsur PKH yang berperan. Jumlah korbannya cukup besar, tidak hanya satu atau dua orang,” kata Didiek. “Kami hanya menerima pengaduan masyarakat mengenai kasus ini.”
Redaksi juga menerima ancaman melalui telepon. Pelaku ancaman akan melaporkan hal ini kepada ketua dan pihak lain. Namun redaksi kami akan terus memantau kasus ini hingga warga yang melapor telah mendapatkan haknya atas seluruh nilai PKH. Ini menghapus pengorbanan mereka.
Wartawan Media Lokal Kaltim Ikuti Workshop Jurnalistik Dari Kpk Ri
Dalam hal kekerasan fisik, hampir semua pemukulan terjadi pada tahun 2021, ketika redaksi menyelidiki banyak kasus perambahan ilegal di desa dan dilakukan secara sistematis oleh pejabat kota dan kota. Saat melakukan pendataan, sekelompok orang berseragam loreng dan mengaku sebagai ormas Indonesia yang cukup besar mendatangi rumah Didiek. “Lebih dari 50 orang yang berkunjung. Dia mengancam saya untuk tidak melanjutkan. Intinya kami disuruh untuk tidak menangani masalah seperti itu,” ujarnya.
Dilaporkan bahwa ketika dana desa dibelanjakan atau dialokasikan, uang jaminan dari orang-orang tersebut akan diperlukan. Periksa apakah orang tersebut adalah anggota organisasi publik tersebut. Alhasil, muncul kabar bahwa pungli telah dibatalkan. Didiek kemudian melapor ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang selanjutnya langsung direspon inspektur daerah.
Beberapa hari kemudian, redaksi menerima ancaman lain melalui telepon untuk mencabut laporan tersebut. “Selama ini kita hanya modal nekat. Selama kita berpegang pada prinsip berkata jujur, tidak ada yang perlu kita takuti. Kenyataannya, ketakutan kita ada di dalam hati, karena kita tidak punya perlindungan hukum. Dia khawatir, “Secara hukum kami lemah.”
Menurutnya, istilah jurnalisme warga adalah jurnalisme yang tidak mempunyai dasar dalam bidang perlindungan kelembagaan karena bersifat independen. Didierk menilai dirinya lebih takut terhadap ancaman hukum dibandingkan ancaman fisik. Sebab, mereka memikirkan keluarganya yang akan mendapat ancaman pidana jika digugat.
Telkomsel Tingkatkan Kolaborasi Jurnalis Lewat Media Gathering 2024
Sebaliknya, Warta Desa yang berusia enam tahun berani bersuara karena adanya keanggotaan jurnalis warga dan penerapan kode etik jurnalistik.
Didiek mengatakan, dirinya tidak pernah mengajukan mediasi di Parseried karena merasa tidak tersentuh. Saya pribadi tertarik untuk menjadi anggota AJI di kota terdekat, maka saya meneruskannya ke AJI Kota di Jawa Tengah.
Lika-liku menjalankan jurnalisme warga tidak hanya terbatas pada operasional ruang redaksi. Juga saran, terutama dukungan masyarakat. Dian, seorang manajer di radio Marsinah FM yang fokus pada hak-hak pekerja, mengalami kekerasan digital ketika banyak nomor WhatsApp manajernya dibajak. Radio dan situs web memuat berita terkait peraturan dan acara ketenagakerjaan. Belum bisa dipastikan apakah upaya pengambilalihan WA tersebut terkait pemberitaan atau peristiwa pendampingan tersebut.
Banyak kasus dimana pekerja perempuan mendapat ancaman dari suaminya atau pelaku KDRT yang menjadi korban KDRT. “Kami sudah terbiasa dengan ancaman psikologis. Kami masih belum tahu tentang kesehatan mental,” ujarnya. Jika ada korban yang membutuhkan layanan konseling, mereka akan dirujuk ke organisasi terkait seperti Yayasan Puli. Marsinah FM telah membuat pesan dan podcast untuk perempuan untuk menindaklanjuti berita dan laporan.
Silaturahmi Dan Kolaborasi Pfi Medan
Media warga yang berbasis di komunitas marjinal lainnya juga rentan. Sri dari Solider.id, sebuah media yang dikelola dan fokus pada pemberitaan isu disabilitas, beberapa kali merasa didiskriminasi selama pemberitaannya. Khususnya di lembaga-lembaga publik. itu